Madina, LensaPeristiwaNews.id – Rencana Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Syaipullah Nasution untuk mengalokasikan anggaran perbaikan dua Balai Benih Ikan (BBI) mendapat dukungan dari sejumlah aktivis.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merpati Putih Tabagsel, Khairunnisyah, dan Aktivis Sosial dan Hukum Sumatera Utara, Lianuddin Pulungan, S.H.
Keduanya menilai rencana perbaikan BBI Saba Jambu di Kecamatan Panyabungan dan BBI Tanjung Mompang di Kecamatan Panyabungan Utara merupakan langkah yang tepat untuk mendorong pengembangan sektor perikanan di Mandailing Natal.
“Usulan Bupati Madina, H. Syaipullah Nasution, untuk memperbaiki dua BBI, yakni BBI Saba Jambu di Panyabungan dan BBI Tanjung Mompang di Kecamatan Panyabungan Utara, sangat tepat. Kita mendukung,” ujar Khairunnisyah kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, upaya menghidupkan kembali fungsi BBI di Mandailing Natal dinilai masih sangat memungkinkan. Ia menyoroti kondisi selama ini ketika kebutuhan benih ikan masyarakat masih banyak dipenuhi dari daerah lain.
Khairunnisyah mengatakan, keberadaan BBI yang dapat berfungsi secara optimal seharusnya mampu menjadi salah satu penopang pengembangan budidaya ikan di daerah.
Ia mengaku semakin tertarik mendukung rencana tersebut setelah mengetahui Bupati Madina bersama Plt. Kepala Dinas Perikanan meninjau langsung BBI Saba Jambu.
“Begitu Bupati dan Plt. Kadis Perikanan meninjau BBI Saba Jambu, saya langsung teringat dengan ikan mas yang didatangkan dari Sumatera Barat. Karena itu, saya mendukung langkah Bupati ini,” katanya.
Sementara itu, Aktivis Sosial dan Hukum Sumatera Utara, Lianuddin Pulungan, S.H., juga menyatakan dukungannya terhadap rencana perbaikan kedua BBI tersebut.
Ia mengaku cukup terkejut ketika mendengar perhatian Bupati Madina terhadap kondisi BBI Saba Jambu dan BBI Tanjung Mompang.
Menurut Lianuddin, keberadaan kedua BBI tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan perikanan masyarakat. Ia menilai diperlukan keseriusan pemerintah daerah bersama DPRD agar fasilitas yang telah ada tidak kehilangan fungsi.
“Selama ini kedua BBI itu boleh dikatakan setiap tahunnya menyedot APBD, tetapi fungsinya belum maksimal. Karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD untuk mengembangkan BBI tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih masuknya ikan, termasuk ikan mas, dari Sumatera Barat dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Padahal, menurutnya, Mandailing Natal memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor perikanan lokal.
“Kalau ikan mas saja puluhan ton masuk setiap minggu dari Sumatera Barat, apa yang kurang di wilayah kita? Potensi kita sebenarnya ada dan tinggal bagaimana BBI ini benar-benar difungsikan secara optimal,” katanya.
Lianuddin menambahkan, pengembangan BBI tidak harus hanya dikaitkan dengan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana disampaikan Bupati. Menurutnya, keberadaan BBI juga penting untuk mendukung pembudidaya ikan dan meningkatkan kemandirian pangan masyarakat secara lebih luas.
Kedua aktivis tersebut berharap rencana perbaikan dua BBI dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026 apabila memungkinkan, atau dimasukkan dalam penganggaran APBD 2027.
Lianuddin bahkan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar tidak berhenti pada wacana.
“Kita mendukung penuh langkah Bupati Madina terkait perbaikan BBI. Kalau APBD Perubahan 2026 belum memungkinkan, APBD 2027 wajib menjadi perhatian untuk pengalokasian anggarannya. Kami akan terus mengawal agar rencana ini benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan DPRD Mandailing Natal untuk bersama-sama mengoptimalkan keberadaan BBI sebagai bagian dari penguatan sektor perikanan, peningkatan produksi benih ikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. (RG)
